Slawi, Politika – Ratusan guru honorer kategori R3 di Kabupaten Tegal mengadukan nasib mereka ke Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal setelah tidak mendapatkan formasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Didi Permana, menjelaskan bahwa para guru honorer R3 meminta DPRD memperjuangkan status mereka agar menjadi pegawai penuh atau full-time dalam anggaran tahun 2025. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi formasi untuk menampung lebih banyak tenaga pendidik. “Kami akan berusaha mencari solusi atas permasalahan ini dan menanyakan langsung ke instansi terkait,” ujar Didi kepada Tribunjateng.com.
Dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis (30/1/2025), sekitar 10 perwakilan guru honorer R3 bertemu dengan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal beserta anggota lainnya. Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait ketidakpastian status mereka setelah seleksi P3K tahun lalu. Dari total 566 peserta seleksi P3K, hanya 200 guru yang lolos, sementara 366 lainnya masih berstatus sebagai guru honorer R3.
Didi Permana menjelaskan bahwa guru honorer R3 adalah tenaga pendidik non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Tegal. Status mereka mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa upah pegawai akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah.
Didi menambahkan bahwa keputusan dari pemerintah pusat masih dalam proses, sehingga ia meminta para guru honorer R3 tetap semangat dan profesional dalam menjalankan tugas mereka. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi para guru dan memastikan adanya koordinasi dengan BKPSDM serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
Perwakilan guru honorer R3, Jamal Rudin, menuturkan bahwa pihaknya berharap Pemkab Tegal dapat menyesuaikan formasi dengan database yang ada. Menurutnya, jumlah formasi yang disediakan pada seleksi P3K sebelumnya terlalu sedikit dibandingkan jumlah peserta yang mendaftar. “Kami ingin optimalisasi formasi agar lebih banyak guru yang mendapatkan kepastian status,” tegasnya.
Meskipun belum ada kepastian kapan tuntutan ini akan terealisasi, para guru honorer R3 berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera memberikan solusi agar mereka mendapatkan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik.
