Jakarta, Politika – Hamas menolak usulan Israel untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata di Jalur Gaza, karena dianggap hanya sebagai upaya Israel untuk menghindari kesepakatan tahap berikutnya.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan kepada Al Araby TV pada Minggu (2/3) bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan mengenai fase kedua gencatan senjata, meskipun fase pertama dijadwalkan berakhir pada Sabtu mendatang. Ia menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab atas kegagalan memulai negosiasi tahap berikutnya.
Menurut Qassem, Israel hanya ingin membebaskan sandera yang tersisa di Gaza tanpa benar-benar berkomitmen untuk menghentikan perang. Pernyataan ini muncul sehari setelah Hamas mendesak Israel untuk segera melanjutkan ke fase kedua dan menegaskan bahwa mereka siap menjalankan semua ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
Sementara itu, pada Kamis lalu, pejabat Israel bertemu dengan mediator dari Qatar dan Amerika Serikat dalam perundingan intensif di Kairo. Namun, hingga kini belum ada hasil konkret dari pembicaraan tersebut, menurut laporan layanan informasi negara Mesir pada Jumat.
Pembahasan mengenai fase kedua gencatan senjata bertujuan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza sepenuhnya. Hal ini mencakup pembebasan semua sandera yang masih ada serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut. Menurut data Israel, masih ada 59 sandera yang tersisa di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan bahwa pihaknya bersedia memperpanjang fase pertama gencatan senjata jika dapat memperoleh lebih banyak pembebasan sandera. “Jika memungkinkan, kami akan melakukannya,” ujar Saar kepada wartawan.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa hari-hari mendatang akan menjadi momen krusial bagi kelangsungan gencatan senjata. “Kesepakatan ini harus tetap berjalan. Semua pihak harus berupaya mencegah kegagalan perjanjian ini,” kata Guterres di markas PBB, New York.
Di sisi lain, reporter Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, melaporkan dari Gaza bahwa ada kemungkinan peningkatan aktivitas militer karena tidak adanya komitmen untuk mempertahankan gencatan senjata. “Situasi ini masih belum pasti. Para mediator berusaha menahan krisis agar pertempuran tidak kembali pecah dan membawa kehancuran lebih lanjut bagi warga Gaza,” tambahnya.
Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak 19 Januari, Kantor Media Pemerintah (GMO) Gaza melaporkan lebih dari 350 pelanggaran oleh Israel. Pelanggaran tersebut mencakup serangan militer, penembakan, serangan udara, pengawasan ketat, serta penghalangan bantuan kemanusiaan.
Menurut GMO, serangan yang dilakukan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku telah menyebabkan puluhan warga Palestina tewas dan terluka. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam proses pemulangan pengungsi ke Gaza utara serta minimnya bantuan yang masuk sesuai kesepakatan.
