Jakarta, Politika – Filipina telah menetapkan status darurat keamanan pangan sejak 3 Februari 2024 untuk mengatasi lonjakan harga beras di dalam negeri.
Menteri Pertanian Filipina, Francis Tio Laurel, menegaskan bahwa status darurat ini akan tetap berlaku hingga harga beras kembali stabil. “Kami belum berencana mencabut status ini sampai situasi harga beras membaik,” ujarnya seperti dikutip dari Reuters.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kenaikan harga beras di pasar domestik, meskipun harga beras global sebenarnya lebih rendah setelah adanya pemangkasan tarif impor pada tahun lalu. Pemerintah Filipina kini berupaya menekan harga beras dengan melepaskan stok cadangan penyangga yang dikelola oleh Otoritas Pangan Nasional (NFA).
Sebanyak 150 ribu metrik ton beras dari total stok penyangga 300 ribu metrik ton akan dilepas dalam enam bulan ke depan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan, terutama untuk menghadapi keadaan darurat dan bencana.
Meski telah membuka impor dengan pengurangan tarif, harga eceran beras di pasar domestik masih belum turun sesuai harapan pemerintah. Kenaikan harga beras di Filipina sempat mencapai puncaknya dalam 15 tahun terakhir, dengan inflasi tahunan sebesar 24,4 persen pada Maret 2023. Namun, kebijakan yang diterapkan berhasil menekan angka tersebut hingga 0,8 persen pada Desember lalu. Hal ini turut membantu menjaga inflasi keseluruhan pada 2024 di angka 2 persen, masih dalam batas target pemerintah yang maksimal 4 persen.
Pemerintahan Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr juga telah memperpanjang pemotongan tarif impor untuk beberapa komoditas guna menjamin ketersediaan bahan pangan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga beras dan memastikan pasokan tetap terjaga bagi masyarakat Filipina.
