Jakarta, Politika – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk membekukan bantuan ke Afrika Selatan. Keputusan ini diambil karena Trump menilai undang-undang baru di negara tersebut memungkinkan perampasan tanah milik petani kulit putih.
“Undang-undang tersebut akan memungkinkan pemerintah Afrika Selatan untuk menyita properti pertanian milik suku minoritas Afrikaner tanpa kompensasi,” kata Trump dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Jumat (7/2), seperti dikutip dari kantor berita AFP, Minggu (9/2/2025). Ia juga menyoroti ketegangan kebijakan luar negeri antara kedua negara terkait isu Timur Tengah.
Kepemilikan tanah telah menjadi isu sensitif di Afrika Selatan. Hingga kini, sebagian besar lahan pertanian masih dikuasai oleh orang kulit putih, meskipun apartheid telah berakhir lebih dari tiga dekade lalu. Pemerintah Afrika Selatan berada di bawah tekanan untuk melakukan reformasi guna mengatasi ketimpangan tersebut.
Dalam perintah eksekutifnya, Trump juga menyatakan bahwa AS akan mendukung pemukiman kembali pengungsi Afrikaner yang merasa terdiskriminasi akibat kebijakan pemerintah Afrika Selatan.
Di sisi lain, pemerintah Afrika Selatan mengecam keras pernyataan Trump dan menyebutnya sebagai bagian dari “kampanye misinformasi”.
“Kami prihatin dengan apa yang tampaknya merupakan kampanye misinformasi dan propaganda yang bertujuan untuk menggambarkan secara keliru bangsa kita yang besar ini,” ujar pemerintah Afrika Selatan dalam pernyataan resmi pada Sabtu (8/2).
Polemik kepemilikan tanah di Afrika Selatan berakar dari sejarah panjang kolonialisme dan apartheid. Selama periode tersebut, tanah milik penduduk asli kulit hitam banyak yang disita dan dialihkan ke pemilik kulit putih. Reformasi agraria menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan historis ini.
Selain masalah tanah, ketegangan antara AS dan Afrika Selatan juga dipicu oleh perbedaan sikap terhadap konflik di Timur Tengah. Trump menyoroti perselisihan mengenai kasus genosida yang diajukan Pretoria terhadap Israel di Mahkamah Internasional terkait perang di Gaza.
Ketegangan ini semakin memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara, dengan Afrika Selatan menegaskan bahwa mereka akan tetap berpegang pada kebijakan dalam negeri mereka tanpa intervensi dari pihak asing.
