Pemerintah tengah mempersiapkan rekrutmen tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa para guru akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Guru yang mengajar di Sekolah Rakyat akan dikontrak secara khusus, tidak berstatus ASN,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemendikdasmen, Rabu, 9 April 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi Kemensos.
Meski bukan ASN, para calon guru tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran. “Mereka harus full-time, dan hal itu harus jelas sejak awal,” tegas Mu’ti.
Terkait penugasan kepala sekolah, Mu’ti menjelaskan bahwa penempatannya akan disesuaikan dengan jumlah murid di masing-masing lokasi. Satu kepala sekolah bisa saja memimpin tiga jenjang sekaligus—SD, SMP, dan SMA—dalam satu unit Sekolah Rakyat. Rencana kebutuhan jumlah guru (BNBA) akan diumumkan pada 24 April mendatang.
Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum berbasis pendekatan individual. Pemetaan capaian belajar dilakukan sejak awal, memungkinkan siswa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ritme masing-masing. “Konsep multi entry, multi exit ini bukan berarti siswa bisa keluar sesuka hati, tapi mereka bisa mulai dan menyelesaikan pembelajaran sesuai kemampuan dan waktu yang dibutuhkan,” jelas Mu’ti. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang akan dibentuk melalui sistem asrama.
Sementara itu, proses rekrutmen peserta didik akan dilakukan dengan mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Menteri Sosial Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2 yang tidak tercatat dalam Dapodik.
“Jika mereka tidak tercatat di Dapodik, berarti mereka anak putus sekolah. Jadi, Sekolah Rakyat tidak akan merekrut siswa yang sudah aktif bersekolah,” ungkap Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang baru saja diterbitkan.
