Jakarta, Politika – Parlemen Vietnam menyetujui pemangkasan anggaran pemerintah dan pengurangan jumlah kementerian sebagai bagian dari program efisiensi nasional.
Dikutip dari AFP, Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui “struktur organisasi baru pemerintah” dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (18/2). Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan reformasi besar-besaran yang dijalankan di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam.
Sebagai bagian dari reformasi ini, satu dari lima pegawai negeri akan kehilangan pekerjaan atau diberi opsi pensiun dini dalam lima tahun ke depan. Pemerintah Vietnam berupaya meningkatkan efisiensi birokrasi dengan menghilangkan pejabat yang dinilai kurang kompeten. To Lam menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung bagi pejabat yang lemah.”
Reformasi ini mencakup pengurangan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Beberapa kementerian yang dihapus antara lain Kementerian Transportasi, Perencanaan dan Investasi, Komunikasi, serta Tenaga Kerja. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada sektor media, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer.
Menurut data pemerintah, hingga tahun 2022 hampir dua juta orang bekerja di sektor publik, meskipun Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan jumlahnya lebih tinggi. Dengan kebijakan ini, sekitar 20 persen pekerjaan di sektor publik akan dihapus dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah memperkirakan reformasi ini dapat menghemat anggaran hingga 113 triliun dong atau setara Rp71,86 triliun dalam lima tahun ke depan. Namun, sebagai konsekuensi, pemerintah juga harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar untuk program pensiun dini dan pesangon bagi pegawai yang terdampak.
Meski bertujuan meningkatkan efisiensi, kebijakan ini memicu kekhawatiran bahwa pegawai paling kompeten justru akan memilih keluar karena memiliki lebih banyak peluang karier di luar pemerintahan. Reformasi ini juga menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai pilihan karier yang stabil dan aman seumur hidup.
Kebijakan ini diambil saat Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, juga tengah melakukan upaya serupa untuk merampingkan pemerintahan.
