Jakarta, Politika – China mencatat jumlah pernikahan terendah pada 2024, sementara angka perceraian mengalami peningkatan.
Data dari Kementerian Urusan Sipil China pada Sabtu (9/2) menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,1 juta pasangan yang mendaftarkan pernikahan mereka pada 2024. Angka ini turun 20,5 persen dari tahun sebelumnya dan menjadi yang terendah sejak pencatatan statistik dimulai pada 1986, sebagaimana dikutip dari CNN.
Tren penurunan angka pernikahan ini telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Pada 2013, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 13 juta pasangan. Meski sempat mengalami pemulihan pada 2023, jumlah pernikahan kembali turun setelah pencabutan pembatasan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, angka pernikahan yang rendah juga sejalan dengan menyusutnya populasi China selama tiga tahun terakhir. Jumlah penduduk usia produktif antara 16 hingga 59 tahun mengalami penurunan sebanyak 6,83 juta orang pada 2024. Sebaliknya, jumlah penduduk lansia meningkat hingga 22 persen, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keseimbangan demografi di negara tersebut.
Untuk mengatasi penurunan populasi, pemerintah China telah menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari insentif finansial, penyelenggaraan pernikahan massal, pembatasan tradisi mahar, hingga kampanye propaganda yang mendorong generasi muda untuk menikah. Sejak 2022, Asosiasi Keluarga Berencana China juga meluncurkan program untuk menciptakan “budaya perkawinan dan melahirkan era baru.” Namun, program tersebut belum berhasil menarik minat masyarakat.
Banyak warga China memilih menunda pernikahan karena tingginya biaya hidup, minimnya dukungan kesejahteraan ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta budaya patriarki yang masih kuat. Para pakar juga menilai bahwa kebijakan satu anak yang diberlakukan selama puluhan tahun turut berkontribusi terhadap rendahnya angka kelahiran dan pernikahan saat ini.
Di sisi lain, angka perceraian di China mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada 2024, hampir 2,6 juta pasangan mengajukan perceraian, meningkat sebanyak 28.000 dari tahun sebelumnya.
Sejak 2021, pemerintah China menerapkan aturan “masa tenang” selama 30 hari bagi pasangan yang ingin bercerai. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan keputusan mereka, tetapi juga mendapat kritik karena dinilai menyulitkan perempuan dalam meninggalkan pernikahan yang tidak sehat atau penuh kekerasan.
