Jakarta, Politika – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan merombak kabinet jika ada menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk rakyat.
“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo dalam peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (5/2).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk mengganti menteri yang tidak menunjukkan kinerja optimal, apalagi setelah melewati 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa kepentingan utama pemerintah adalah rakyat, sehingga siapa pun yang tidak bekerja sesuai visi tersebut akan disingkirkan.
Pernyataan Prabowo ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebutnya sebagai peringatan keras atau “kartu kuning” bagi jajaran menteri. Ia menilai bahwa Prabowo telah mencapai puncak kekesalannya terhadap sejumlah kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Ada dua kata yang bisa kita garis bawahi, yaitu ‘ndablek’ dan ‘bandel’. Ini menunjukkan bahwa Presiden benar-benar kesal dan kecewa dengan sejumlah peristiwa yang baru-baru ini viral,” kata Agung kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (7/2).
Agung menjelaskan bahwa Prabowo harus turun tangan dalam beberapa isu, seperti kenaikan harga LPG, kebijakan pagar laut, hingga rencana kenaikan PPN yang akhirnya dibatalkan. Menurutnya, Prabowo terpaksa bertindak layaknya “pemadam kebakaran” untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anak buahnya.
Selain itu, Agung menyoroti cara Prabowo menyampaikan peringatannya di acara Harlah NU, yang menandakan bahwa Presiden turut merasakan kekecewaan publik terhadap kinerja kabinetnya. “Gaya komunikasi Prabowo sangat terbuka. Jika publik marah dan kecewa, ia akan menunjukkan sikap yang sama,” tambahnya.
Indikasi reshuffle semakin kuat setelah Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa ada menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Menurut Agung, waktu ideal untuk reshuffle adalah setelah enam bulan pemerintahan berjalan. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan kabinet bisa dilakukan lebih cepat jika ada menteri yang kinerjanya sangat buruk. “Jika kekecewaan terus bertumpuk, apalagi ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sosialisasi, reshuffle bisa terjadi lebih cepat,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai pernyataan Prabowo sebagai sinyal kuat bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa dalam 100 hari pertama, Prabowo-Gibran seharusnya sudah memiliki penilaian terhadap kinerja para menteri, baik dari evaluasi internal maupun respons masyarakat.
“Apa yang disampaikan Prabowo bukan gertakan kosong, tetapi sebuah peringatan bahwa reshuffle bisa terjadi sebelum atau setelah Lebaran,” ujarnya.
Ali menambahkan bahwa seharusnya Prabowo sudah memiliki daftar nama menteri yang tidak bekerja maksimal. Ia menyoroti tiga bidang utama yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor ekonomi, daya beli masyarakat yang terus menurun menjadi sorotan utama. Ditambah lagi dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang turun ke kategori rentan miskin mencapai 9,48 juta orang. Polemik kebijakan gas LPG dan pagar laut juga memperburuk keadaan.
Di bidang pendidikan, isu tunjangan kinerja bagi dosen serta kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terselesaikan. Sedangkan dalam sektor kesejahteraan, masalah penciptaan lapangan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, hingga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Ketiga bidang ini menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika ada menteri yang tidak bekerja sesuai ekspektasi dan visi Presiden, maka sangat mungkin akan diganti,” pungkas Ali.
