Jakarta, Politika – Pemerintah Vietnam berencana memberhentikan 100 ribu pegawai negeri sipil (PNS) sebagai langkah efisiensi anggaran negara.
Menurut laporan The Straits Times, pemerintah Vietnam akan mengajukan rencana ini ke parlemen dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil karena anggaran negara dinilai terbebani oleh jumlah PNS yang mencapai jutaan orang.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa instansi negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung bagi pejabat-pejabat yang lemah”. “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada Desember 2024.
Rencana ini akan berdampak pada pengurangan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Pemangkasan juga mencakup sektor media, kepolisian, dan militer.
Saat ini, masyarakat Vietnam dilanda keresahan akibat kebijakan tersebut. Di negara dengan sistem komunis ini, jabatan sebagai PNS sangat dihargai dan dianggap sebagai profesi bergengsi. Banyak pihak khawatir akan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pemangkasan besar-besaran ini.
Dari hampir dua juta PNS yang tercatat pada tahun 2022, sekitar 100 ribu akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai kriteria yang digunakan pemerintah dalam menentukan siapa yang akan tetap bertahan dan siapa yang akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Seorang produser TV dengan nama samaran Thanh menyatakan bahwa kebijakan ini tampaknya “tidak didasarkan pada kemampuan staf”.
Di sisi lain, langkah ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Vietnam yang ditetapkan sebesar 8 persen pada 2025, meningkat dari 7,1 persen pada 2024. Dengan mengurangi jumlah PNS dan kementerian, pemerintah berharap dapat menghemat sekitar 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp72 triliun) dalam lima tahun ke depan. Namun, pemerintah juga perlu menyiapkan dana pensiun dan pesangon bagi para PNS yang terdampak, yang diperkirakan melebihi 5 miliar dolar AS (sekitar Rp81 triliun).
Keputusan ini mencerminkan langkah drastis Vietnam dalam menata anggaran negara, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi para pekerja dan masyarakat yang terdampak.
