Politika – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak bekerja dengan serius untuk rakyat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons hal ini dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut bisa jadi sebuah sinyal terkait kemungkinan reshuffle, meskipun itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
“Presiden memiliki hak untuk membuat keputusan, dan kami serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah perbaikan setelah 100 hari masa kerjanya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Dasco menyebutkan bahwa pernyataan Prabowo merupakan peringatan keras bagi para menteri. Para menteri diminta untuk mengevaluasi kinerja internal di masing-masing kementerian mereka.
“Saya rasa Pak Prabowo adalah orang yang terbuka. Jika beliau sudah mengungkapkan sesuatu secara terbuka, itu artinya merupakan peringatan bagi para pembantunya, yaitu menteri, untuk melakukan evaluasi di kementerian mereka masing-masing,” ujar Dasco.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan bahwa Prabowo sebagai presiden tentunya paling memahami kinerja para menterinya. Prabowo pun merasa bahwa ada kementerian yang kinerjanya belum maksimal.
“Saya tahu Pak Prabowo sebagai presiden tentu sangat paham tentang kinerja para pembantunya, yang bisa mengimbangi pekerjaan dan janji kampanye presiden,” lanjut Dasco.
Sebelumnya, Prabowo memberikan ultimatum bahwa dia tidak akan segan-segan menindak pihak-pihak yang masih tidak patuh, termasuk aparat yang tidak berpihak kepada rakyat. Prabowo menyebutkan sudah memberi kesempatan selama 100 hari pertama untuk perbaikan, namun jika peringatan tersebut diabaikan, tindakan tegas akan diambil.
“Selama 100 hari pertama, saya sudah memberi peringatan berulang kali. Sekarang, siapa yang masih bandel, siapa yang tidak mau mengikuti visi besar ini, dengan tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang bersih, saya akan bertindak,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Resepsi Harlah Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
***
