Jakarta, Politika – Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi 16 juta masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan karena pemerintah mengalihkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun ke Perum Bulog. “Fokusnya kemarin pemindahan Rp16,6 triliun ke Bulog, supaya Bulog itu punya kas di depan. Jadi Pak Presiden (Prabowo Subianto) perintahnya tegas bahwa itu harus diserap. Ini uangnya (Rp16,6 triliun),” ujar Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli tiga juta ton beras dari petani. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan harga gabah di tingkat petani serta menjaga ketahanan pangan nasional. Arief menegaskan bahwa penghentian ini hanya bersifat sementara, terutama pada Januari dan Februari, guna memastikan Bulog memiliki dana yang cukup untuk menyerap hasil panen petani.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penghentian bantuan pangan selama enam bulan, Arief menepis anggapan tersebut. Ia memastikan bahwa anggaran bansos tidak benar-benar dihentikan, tetapi hanya dialihkan sementara waktu untuk penyerapan gabah dan beras.
Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di dalam negeri. Dengan penyerapan beras dalam jumlah besar oleh Bulog, diharapkan harga gabah di tingkat petani dapat meningkat, sehingga kesejahteraan petani juga ikut terjaga.
Keputusan ini menuai berbagai tanggapan di masyarakat. Beberapa pihak mendukung kebijakan pemerintah karena dianggap membantu petani, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap masyarakat kurang mampu yang bergantung pada bansos beras. Pemerintah pun diharapkan segera memberikan solusi terbaik agar penyaluran bantuan dapat kembali berjalan tanpa mengorbankan stabilitas harga pangan.
Dengan adanya langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, baik dari sisi produksi maupun distribusi, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
