Jakarta, Politika – Hamas menolak keras usulan relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara-negara seperti Mesir dan Yordania.
Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan rencana pemindahan itu terwujud, sebagaimana mereka selalu menggagalkan upaya serupa sebelumnya. “Seperti yang telah kami lakukan dengan setiap rencana pengungsian dan pemindahan di masa lalu, kami akan menggagalkan proyek-proyek semacam ini,” ujar Naim dalam pernyataannya kepada AFP, Minggu (26/1).
Rencana relokasi ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menyebutkan dalam sebuah wawancara di pesawat Air Force One bahwa ia telah berdiskusi dengan Raja Abdullah II dari Yordania mengenai kemungkinan negara tersebut menampung lebih banyak pengungsi Palestina. Trump juga menyebutkan kerja sama dengan Mesir untuk membangun perumahan bagi warga Gaza di lokasi lain.
Trump berpendapat bahwa pemindahan ini dapat memberikan kehidupan yang lebih damai bagi warga Gaza. Ia menambahkan bahwa perumahan tersebut bisa bersifat sementara atau bahkan permanen, mengingat kondisi Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.
Namun, rencana ini menuai penolakan, tidak hanya dari Hamas, tetapi juga dari Indonesia yang disebut dalam usulan relokasi sebagian warga Gaza. Pejabat transisi Trump menjelaskan bahwa gagasan tersebut adalah bagian dari upaya rekonstruksi Gaza pasca-agresi Israel.
Meski begitu, tidak ada kejelasan mengenai negara-negara yang bersedia menerima pengungsi Gaza atau kesiapan warga Gaza untuk direlokasi. Hamas menegaskan bahwa upaya ini hanya akan mengalihkan perhatian dari perjuangan warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak atas tanah mereka sendiri.
Pernyataan Hamas menggarisbawahi bahwa setiap upaya relokasi dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keberadaan rakyat Palestina di tanah airnya. Mereka berkomitmen untuk terus menolak segala bentuk pemindahan yang dinilai merugikan perjuangan mereka.
