Jakarta, 24 Januari 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus mengintensifkan upaya diplomatik dengan Thailand guna memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang masih tertahan di Myanmar. Langkah ini diambil mengingat kompleksitas situasi di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand, khususnya di Myawaddy, yang dikenal sebagai area konflik bersenjata dan menjadi lokasi penyekapan sejumlah PMI.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa pihaknya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk militer Thailand, untuk memastikan keselamatan dan pemulangan PMI. “Kami mendorong adanya diplomasi dengan pihak-pihak militer Thailand dan pihak lain yang menguasai daerah perbatasan tersebut. Kami terus berupaya,” ujar Karding di Jakarta pada Rabu (22/1).
Kasus ini mencuat setelah empat PMI disekap di wilayah Myawaddy, Myanmar. Dua di antaranya, berinisial AN asal Semarang, Jawa Tengah, dan R asal Langkat, Sumatera Utara, berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Sabtu (18/1). Keduanya mengaku mengalami berbagai bentuk penyiksaan selama bekerja di perusahaan di Myanmar, termasuk disetrum dan dipukul.
Sementara itu, dua PMI lainnya, salah satunya adalah Robiin, mantan anggota DPRD Indramayu periode 2014-2019, masih tertahan di Myanmar. Upaya pemulangan mereka terkendala oleh situasi keamanan di wilayah tersebut. “Kami terus berkoordinasi dengan atase kepolisian, atase pertahanan, serta semua sumber daya yang ada di luar negeri untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini,” tambah Karding.
Kementerian P2MI juga menyoroti bahwa banyak PMI yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural, sehingga menyulitkan pendataan dan pemantauan. “Sebenarnya, di Myanmar ini banyak. Kalau data yang dilaporkan oleh teman-teman yang pernah di sana itu, ratusan. Namun, kami tidak memiliki data pasti karena mereka berangkat secara non-prosedural,” jelas Karding.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat bahwa hingga November 2024, terdapat 91 WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih berada di Myawaddy, Myanmar. Dari jumlah tersebut, 44 orang telah berhasil dipulangkan. “Kami terus berupaya untuk membantu pemulangan mereka, termasuk dengan mengomunikasikan keberadaan WNI tersebut kepada Pemerintah Myanmar dan melakukan komunikasi informal dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah tersebut,” kata Direktur Pelindungan WNI-BHI Kemlu, Judha Nugraha.
Upaya diplomasi dengan Thailand menjadi krusial mengingat posisi geografis dan peran negara tersebut sebagai pintu masuk ke wilayah konflik di Myanmar. Pemerintah Indonesia berharap melalui kerjasama ini, proses evakuasi dan pemulangan PMI dapat berjalan lebih efektif dan aman.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Pemerintah menegaskan pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi PMI.
Dengan langkah-langkah diplomatik yang intensif dan kerjasama antarnegara, diharapkan seluruh PMI yang masih tertahan di Myanmar dapat segera dipulangkan dengan selamat ke Tanah Air.
