Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 63 dalil dari para pemohon yang menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalil-dalil tersebut berkaitan dengan praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon kepala daerah.
Menurut Peneliti Perludem, Ajid Fuad Muzaki, praktik politik uang tersebut banyak disinggung oleh para pemohon dalam persidangan. “Politik uang merupakan salah satu isu yang paling sering disinggung dalam persidangan PHP Kepala Daerah 2024,” kata Ajid dalam keterangan tertulisnya.
Berdasarkan hasil penelitian Perludem, keterangan mengenai politik uang ini menduduki peringkat keempat setelah cacat prosedur, maladministrasi, dan pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh penyelenggara pemilu.
Ajid juga mengatakan bahwa praktik politik uang tersebut mencerminkan pola yang juga terlihat dalam Pilpres dan Pileg 2024. “Praktik serupa sering kali terjadi dengan skala besar dan melibatkan banyak pihak,” tuturnya.
