April 15, 2021

JANJI PEJABAT PUBLIK DALAM KACAMATA HUKUM

Share This Story !

Penulis : Doni ardon *)

INDONESIA, negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta ini, oleh beberapa kalangan diklaim sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Konon, untuk satu musim pesta demokrasi setingkat Bupati atau Walikota, setiap calonnya harus mempersiapkan dana minimal sebesar sepuluh milyar rupiah, terhitung mulai dari biaya resmi, setengah resmi, sampai tidak resmi. Belum lagi jika para calon diwajibkan menyewa konsultan politik yang telah menjadi fenomena tersendiri. 

Mengingat ongkos demokrasi yang sedemikian mahal ditanggung oleh masing-masing calon pejabat publik, maka tidak mengherankan jika mereka secara demonstratif berusaha memikat hati para pemilih sebanyak-banyaknya dengan janji manis. Janji-janji manis untuk menyenangkan hati rakyat begitu mudahnya keluar dari mulut para calon pejabat publik. Terkadang bahkan tanpa rasionalitas. 

Seiring perjalanan demokrasi di tanah air dan revolusi industri teknologi informasi dan komunikasi, rakyat semakin dipercerdas dan tidak mudah diberdaya janji manis politisi. Beberapa diantaranya bahkan mencoba mencari pegangan terhadap calon pejabat publik yang meminta dukungan rakyat, antara lain dengan meminta calon menandatangani dokumen “kontrak politik”, baik secara tertutup hingga terbuka untuk diketahui publik lewat sebuah momentum.

Persoalannya apakah “kontrak politik” itu sah menurut kaca mata hukum? Dan apakah kontrak semacam itu dapat dituntut sebagai wanprestasi apabila di kemudian hari dilanggar?

Misrepresentation

Dalam doktrin common law, dikenal satu istilah, yaitu misrepresentation, yang di dalam Black’s Law Dictionary (1990: 1001) dimaknai sebagai “Any manifestation by words or other conduct by one person to antother that, under the circumstances, amounts to an assertion not in accordance with the facts. An untrue statement of fact. An incorrect or false representation. That which, if accepted, leads the mind to an apprehension of a condition other and different from that which exits. Collequally it is understood to mean a statement made to deceive or mislead”.

Doktrin misrepresentation sebenarnya sudah dilirik dan diterapkan di dalam undang undang negara kita. Salah satunya terhadap hukum perlindungan konsumen. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa sebuah iklan harus menghormati hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar. Keberadaan iklan harus merupakan pesan dari produsen/pelaku usaha yang jelas keberadaannya dan di dalamnya memuat informasi tentang produk yang ditawarkan ke konsumen. 

Janji dalam iklan tersebut merupakan contoh paling pas untuk menjerat para calon pejabat publik yang gemar obral janji. Satu hal perlu digaris bawahi bahwa janji politik dan iklan kampanye para calon pejabat publik merupakan sebuah pernyataan tentang fakta. Apabila kemudian fakta yang diungkapkan di dalam iklan itu terbukti tidak benar, maka informasi yang menipu dan menyesatkan tadi sudah menjadi dasar untuk mengajukan gugatan atas dasar misrepresentasi.

Hal ini tentu menjadi sangat menarik mengingat janji-janji calon pejabat publik juga sering ditayangkan dalam bentuk iklan dan kampanye di media. Karenanya dasar-dasar yang terdapat di dalam KUH Perdata perlu dijadikan pegangan sebagai pisau analisis untuk menunjukkan eksistensi misrepresentation, ketimbang mengolahnya lewat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers.

Ada satu contoh, sepasang calon gubernur di Jakarta pernah berjanji untuk membebaskan Jakarta dari banjir dan kemacetan dalam tiga tahun pemerintahannya (baca: jika terpilih!). Naasnya, pasangan ini gugur pada putaran pertama. 

Pertanyaannya, jika kemudian terpilih, apa ikatan hukum di antara kedua kubu (calon pejabat publik terpilih versus rakyat) tadi? Lalu andaikata ada draf kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh si calon gubernur, dapatkah dipertanyakan siapa-siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Siapa saja rakyat yang dimaksud dalam kontrak politik itu? Dan apakah rakyat Jakarta cukup terwakili? Jika terwakili, apakah tolok ukurannya sehingga mereka bisa dipandang sebagai wakil rakyat Jakarta? Itulah hakikat “janji politik”, yakni sebuah janji yang hanya mengikat sebatas moral. Walaupun ada pameo bahwa janji adalah hutang, pada kenyataannya hutang ini tidak dapat dieksekusi secara legal. 

Solusinya, rakyat harus menggunakan cara lain agar tidak gampang terperdaya oleh janji manis para calon pejabat publik. Terlebih jika janji itu diucapkan di luar jangkauan akal sehat kita, maka layak untuk diabaikan.

Dalam menghadapi janji politik calon pejabat publik, rakyat dapat mengikatnya ke dalam dimensi perdata dengan mengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang diatur menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Pertama, persoalan kesepakatan terhadap pihak yang mewakili. Kedua, soal kecakapan dan sanksi hukum apabila calon pejabat publik yang terpilih gagal memenuhi janjinya. Dan ketiga, janji politik harus mengenai titik tertentu. 

Hal lain untuk dipertimbangkan bahwasanya kontrak politik dengan imbalan suara pemilih di saat hari pencoblosan merupakan sebuah transaksi yang tidak halal secara hukum. Disini, rakyat pun bisa mengibuli politisi.

Selanjutnya manakala calon pejabat publik itu sudah terpilih harus segera diikat dengan statement dari yang bersangkutan, yang ditandatangani olehnya bersama-sama dengan pejabat publik lain dan unsur stakeholder pendukung di hadapan khalayak ramai. Disini, akan terikat sebuah komitmen yang sah di mata hukum secara universal. Dan apabila tidak dilaksanakan, rakyat dapat melaporkannya sebagai sebuah kebohongan publik.

Ada salah satu konsep aman untuk menagih janji pejabat publik dengan statement yang disampaikan di hadapan publik dalam sebuah momentum penandatanganan bersama terhadap komitmen pembangunan, sebagaimana dicontohkan pada link video ini :

*) Ketua Serikat Media Siber (SMSI) Bekasi Raya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *