April 15, 2021

Menelisik Bobroknya Kinerja Irjen Kemenhub, Hingga Dugaan Fee Proyek

Share This Story !

JAKARTA – Sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Perhubungan mengeluhkan adanya fee (uang hadiah) sebagai imbalan untuk menutupi berbagai temuan yang didapat auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Dengan imbalan tersebut, temuan yang didapat tidak akan dimasukan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Padahal, tindakan tersebut malah merugikan Kementerian Perhubungan yang tengah menjaga integritasnya dalam menolak tindakan gratifikasi.

“Ya meskipun tidak minta, tapi kan ketika kita kasihnya kecil sebagai uang terimakasih, mereka malah bilang kurang. Itu tandanya apa, kalau bukan meminta?” ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020) malam.

Selain fee, sumber juga mengungkap adanya aliran dana sebesar 0,5 persen dari setiap proses proyek pekerjaan yang diminta.

“Jadi percuma ada slogan menjaga profesionalitas dan stop gratifikasi, kalau kenyataannya ada selap-selip anggaran yang dialirkan ke salah satu pejabat di Irjen Kemenhub. Dan itu sampai saat ini masih terjadi,” cetus sumber.

Dalam pengertian pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sumber lain juga menyebutkan, bahwa Irjen Kemenhub, I Gede Pasek Suardika tidak dapat membina anak buahnya yang kerap mencampuri urusan pada satuan kerja lain. Akibatnya, sejumlah pembangunan proyek nasional yang diprioritaskan terhambat.

“Salah satu tugas Inspektorat itu melakukan pengawasan intern, bukan menghantui setiap pembangunan proyek nasional. Ini perlu diketahui oleh publik, agar pak Menteri dan Pak Presiden Joko Widodo mendengar keluhan ini, bahwa boborknya kinerja di Irjen Kemenhub,” pungkas sumber. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *