Share This Story !

BEKASI – Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago mendesak Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot memutus mitra kerja yang tidak profesional. Apalagi, dalam pengerjaan proyek kegiatan, seperti pemasangan instalasi pipa di Jalan Raya Hankam Ujung Aspal, Kecamatan Jatisampurna membahayakan pelintas jalan.

“Saat ini intensitas curah hujan sangat tinggi. Mereka (kontraktor) kurang memperhatikan keselamatan para pengguna jalan. Ini harus dibenahi, bila perlu pihak PDAM Tirta Patriot memutus kontrak kerja dengan mereka karena tidak profesional,” tegas Delvin, Jumat (6/11/2020).

Delvin mengaku sependapat dengan pemerhati lingkungan yang menyoroti proyek tersebut. Karena itu, GMBI secara kelembagaan, meminta Dewan Pengawas PDAM Tirta Patriot turut menyikapi persoalan tersebut.

“Kita meminta Dewan Pengawas PDAM Tirta Patriot andil mengawasi kegiatan ini. Karena dampak yang terjadi sangat besar,” katanya. Dia mengungkap respon cepat diterima pihaknya, bahwa Dewan Pengawas PDAM Tirta Patriot segera mengevaluasi pekerjaan tersebut.

“Kita apresiasi respon cepat Sekretaris Dewas PDAM TP, Toro Monongo. Kita berharap pihak direksi juga memiliki sikap yang sama,” ujar Delvin.

Selain menyoal pekerjaan, Delvin turut menyuarakan tudingan sepihak atas profesi ganda Dewan Pengawas PDAM Tirta Patriot oleh sekelompok pemuda. Menurut Delvin, pihak yang mendesak Toro Tomongo dicopot jabatannya, kurang wawasan.
“Mungkin mereka kurang wawasan sehingga asal bicara. Padahal Menteri BUMN, Erik Tohir membolehkan hal ini, selama tugas yang di emban dapat dijalankan dengan baik,” ucap Delvin.

Lebih jelas Delvin mengungkap, rangkap jabatan Dewan Pengawas BUMD diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 10/MBU/10/2020. Menurutnya, jabatan yang diemban Toro Tomongo di Dewan Pendidikan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan kebijakan menteri.

“Jika rangkap jabatan untuk kepentingannya memajukan pendidikan, membuat kemajuan untuk Negara, tidak merugikan, kenapa tidak boleh? kan tidak terlepas dari tupoksi kinerjanya,” pungkasnya. (han)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *