Share This Story !

Di Indonesia, masalah air bersih adalah tanggungjawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air bersih dan air minum. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM menjadi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh air bersih. 

BEKASI – Problematika PDAM yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi adalah minimnya penyediaan pipa saluran air bersih ke masyarakat dan tidak lancarnya pasokan air ke kran-kran rumah, instansi dan pelanggan, alias sering macet. 

“Saatnya pemerintah daerah dan pusat untuk ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi yang carut marut.

“Terlebih lagi PDAM adalah milik daerah melalui penyertaan modal dan bantuan operasional rutin setiap tahunnya,” ucap Ketua LSM Benteng Bekasi, Turangga saat dihubungi wartawan via selulernya, Sabtu (15/08/2020). 

Turangga mengaku sangat geram dengan kinerja pengelola PDAM Tirta Bhagasasi, dimulai dari jajaran direktur utama hingga ke pengelolaan tingkat cabang. 

Aksi protes masyarakat terhadap kinerja Direksi PDAM Tirta Bhagasasi di Cikarang (foto:doc)

“Banyak permintaan masyarakat untuk memperoleh air bersih PDAM, namun sangat sulit dan kurang mendapat respon, terutama di beberapa titik wilayah kecamatan Bojongmangu, Cibarusah, Taruma Jaya dan Serang Baru yang tiap musim kemarau selalu kekurangan air,” ucap Turangga.

Padahal, selama ini dana penyertaan modal dari pemerintah dikucurkan setiap tahunnya dan nilainya pun sebesar kebutuhan yang diusulkan PDAM Tirta Bhagasasi.

“Selama dua periode kepemimpinan Usep Rahman sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, tidak ada kemajuan dan perkembangan yang signifikan,” papar Turangga.

Yang ada, kata dia, kepemimpinan Usep Rahman Salim seolah-olah menjadikan PDAM Tirta Bagasasi sebagai pundi-pundi keuangan pribadi. 

“LSM Benteng Bekasi akan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Usep Rahman Salim,” tegas Turangga. Hal ini dirasakannya penting, karena jabatan Usep per tanggal 19 Agustus 2020 sudah habis dan dipertanyakan laporan pertanggungjawabannya selama 14 tahun menjabat Dirut PDAM Tirta Bhagasasi.

Hal senada disampaikan Ketua LSM MAPAN, Rusdi kepada wartawan, baru-baru ini. Dia menyoroti banyaknya catatan buruk PDAM Tirta Bhagasasi era kepemimpinan Usep Rahman Salim selama 2 periode. 

Ramai desakan masyarakat mengganti Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, Usep (foto:doc)

“PDAM Tirta Bhagasasi saya nilai kurang banyak memiliki kemajuan terkait pelayanannya kepada masyarakat, terutama para pelanggan,” kata Rusdi. 

Informasi yang diserap lembaganya selama ini cukup banyak keluhan pelanggan tentang air keruh dan air kecil. Belum lagi keluhan lain tentang lambat nya respon PDAM terhadap aduan dan komplen pelanggan.

“Yang lebih krusial terkait keuangan PDAM Tirta Bhagasasi yang saya duga memiliki banyak cacat dan kemunduran. Saya mendengar banyak rekanan dan mitra kerja PDAM Tirta Bhagasasi yang masih belum dibayar, terutama tentang air bersih curah seperti Moya, Grenex, bahkan PDAM Patriot. Belum lagi tunjangan dan kesejahteraan karyawan yang hilang dan terhapus.

Padahal, tambah Rusdi, permodalan dari pemerintah selama bertambah setiap tahunnya dan belum lagi pembayaran dari pelanggan setiap bulannya.
 
Secara terpisah, Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi, H. Rahmat Gunasin mendengar kabar tidak elok terkait kepemimpinan Usep selaku Dirut PDAM.

“Saya dengar kabar yang bersangkutan ada maksud menitipkan hadiah kepada Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja dengan harapan tetap dipertahankan sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi. Namun hadiah tersebut infonya dikembalikan lagi dan Bupati sepertinya marah tentang ini,” ungkapnya. 

Atas sikap Bupati tersebut, LSM GMBI memberikan apresiasi dan menyatakan siap menjaga marwah Kabupaten Bekasi dari pihak manapun, khususnya yang bermaksud menekan Bupati Bekasi untuk merealisasikan tujuan tujuay yang dipandang tidak baik.

“Saya yakin Bupati Eka ngga akan termakan godaan tersebut, karena setahu saya, Pa Eka sudah memberi warning cut off,” tegas lelaki yang akrab dipanggil Boksu.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mendesak Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi menggelar Open Bidding mengisi jabatan Direktur Utama dan Umum PDAM Tirta Bhagasasi (baca : http://politika.co.id/2020/08/13/komisi-i-dprd-kota-bekasi-dorong-open-bidding-dirut-dan-dirum-pdam-tirta-bhagasasi/ Komisi I DPRD Kota Bekasi mendorong Open Bidding Dirut dan Dirum PDAM Tirta Bhagasasi).

Menurut Abdul Rozak kepada politika.co.id, sejak tanggal 19 Agustus 2020, posisi Dirut PDAM Tirta Bhagasasi yang diduduki Usep Rahman Salim berakhir masa jabatannya. Hal itu sesuai SK bersama Bupati dan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.269-Admrek/2016 tentang pengangkatan pejabat Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim.

Selain menyoroti posisi jabatan Direktur Utama, Komisi 1 juga menyoroti jabatan Direktur Umum yang mengalami kekosongan sejak pejabat sebelumnya, Ulan Ruslan meninggal dunia pada bulan Mei 2020 lalu.

“Mengingat kedua jabatan ini kosong dan berakhir masa jabatannya, maka harus segera dilakukan Open Bidding,” tegas Abdul Rozak. (Yan)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *