Share This Story !

BEKAS – KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENANGGAPI SURAT KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI ARIA DWI NUGRAHA YANG MEMBATALKAN KESEPAKATAN PENGULANGAN PEMILIHAN WAKIL BUPATI BEKASI TANGGAL 18 MARET 2020. 

Pembatalan sepihak yang dilakukan ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha menjadi gunjingab. Hasil rapat yang dihadiri Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan, Sekretaris Dirjen Otda Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri, Sekda Jawa Barat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja itu, dianggap sepele oleh Aria Dwi Nugraha dengan alasan sakit secara tertulis. 

Dalam surat itu yang berkop DPRD Kabupaten Bekasi itu, Aria Dwi Nugraha mencabut dan membatalkan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara.

Surat Aria itu tertulis nomor : 170/970-DPRD perihal : Tanggapan/Bantahan Atas Berita Acara Rapat Fasilitasi Pengisian Jabatan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Sebelumnya, Rabu (22/07/2020), politisi partai Gerindra itu datang menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sepakat atas hasil keputusan tentang pengulangan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi (Pilwabup) sisa masa jabatan 2017-2022.

Hasil rapat menutuskan enam poin, salah satunya agar DPRD Kabupaten Bekasi mengulang pemilihan Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Keputusan itu ditandatangani semua peserta rapat yang hadir.

Menanggapi adanya penarikan kesepakatan Berita Acara oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang telah ditandatangani bersama, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, Budi Santoso mengaku kaget.

Budi menyebutkan, sebelum kesepakatan tersebut diketik dan disepakati semua pihak, yang hadir diminta untuk membaca ulang dan menganalisa tiap tulisan dalam Berita Acara tersebut.

“Sebelum diketik kan dibaca bersama-sama. Kan kesepakatan rapat, namanya kesepakatan rapat itu kesepakatan semua yang hadir, kan pada tandatangan semua. Dia (Ketua DPRD) kan ikut baca, namanya politik itu suka susah deh,” tuturnya.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menilai langkah yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi merupakan sikap yang tidak memiliki itikad yang baik.

Tindakan menarik kesepakatan yang sudah ditandatangani, merupakan tindakan kurang baik dan secara moral dipertanyakan.

“Berita acara ini dibuat bagian dari itikad baik yang kita tuntut, ini suatu komitmen apa yang dilakukan setelah ini dari DPRD, karena Kemendagri sangat serius, eselon II hadir,” terangnya.

Kita juga minta prosesnya diulang karena legitimasi pejabat yang terpilih ini bakal dipertanyakan lagi akhirnya nanti. Semua jabatan negara harus diperoleh dengan cara yang sah,” tambahnya.

Sejak awal sesungguhnya Pemprov Jabar sudah mengendus adanya niatan yang tidak baik dari DPRD. Terbukti, di Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, di mana pada Pasal 41 yang berkaitan dengan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, terdapat penambahan tiga pasal padahal pihaknya sudah mencoret pasal tersebut.

“Padahal ketika draft Tatib yang kami fasilitasi minta dicoret hanya 3 Pasal saja, tetapi tidak diindahkan DPRD dan dibuat jadi 6 Pasal. Di situ kita masih punya itikad baik, berharap bahwa DPRD itu taat azas, kan buat apa juga DPRD minta kita fasilitasi pembentukan Tatib, tapi setelah kita coret beberapa Pasal malah tidak dijalankan,” bebernya.

Ia menambahkan ada pencabutan kesepakatan bersama antara Kemendagri, Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi. Dalam berita acara yang disepakati itu berisikan agar semua prosedur harus dijalankan dengan baik. (yan/kew)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *