Share This Story !

BEKASI – PMII Kabupaten Bekasi, mengecam keras oknum aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap salah seorang kader PMII Kabupaten Pamekasan saat melakukan demonstrasi terkait kasus tambang ilegal di depan Kantor Bupati Kabupaten Pamekasan, Kamis (25/6/2020) kemarin.

Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, Harun Al Rasyid mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan kegiatan yang legal dan dilindungi oleh konstitusi negara, sebagaimana diatur pada Pasal 28E UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, kata Harun, tidak dibenarkan dan malah dianggap menjadi indikator kemunduran negara demokrasi.

“tindakan represif oleh oknum aparat kepolisian tidak dibenarkan, apapun alasannya, malah terlihat menjadi indikator kemunduran sebuah negara demokrasi,” ujar Harun, Jumat (26/6/2020).

Dia mengatakan, aparat kepolisian seharusnya melindungi dan mengamankan aktivitas penyampaian aspirasi bukan malah bertindak represif dan arogan, sesuai pada pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2016. dan cukup terakhir di Pamekasan tidak ada lagi, apalagi di Kabupaten Bekasi.

“Sudah jelas pada pasal 7 dijelaskan bahwa aparat kepolisian sepantasnya mengamankan masa saat menyampaikan pendapatnya di muka umum, bukan sebaliknya bertindak arogan dan represif, cukup terakhir di Pamekasan dan tidak ada lagi seperti itu, apalagi di Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (han)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *