Share This Story !

DPP Partai Golkar secara resmi menggugat Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi. Gugatan telah didaftarkan ke PTUN Bandung oleh kuasa hukum penggugat Adrianus Agal S,H.,M,H, Achmad Taufan Soedirdjo SH.,M,H dan tim dengan nomor : 69/G/2020/PTUN BDG.

JAKARTA – Adrianus, selaku kuasa hukum dr. Tuty Nucholifah Yasin M.M bersama tim yang telah ditunjuk DPP Partai Golkar menilai proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi cacat hukum. “Dalam hal ini kami dari kuasa hukum penggugat Mekanisme yang dilakukan Panlih Wakil Bupati Bekasi tidak sesuai dengan tata tertib DPRD yang mengacu pada undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan PP nomor 12 tahun 2018,” kata Adrianus saat ditemui di wilayah Jakarta Timur, Jumat (5/6/2020).

Dia menerangkan bahwa Tuty sebagai Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 telah diusulkan oleh gabungan Parpol berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: R-975/Golkar/VII/2019 dan Nomor: B-14/Golkar/II/2020 perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Bekasi. “Seharusnya, kalau menurut perundang-undangan itu usulan Calon Wakil Bupati dari partai politik ke Bupati, namun justru Bupati sendiri dilangkahi oleh DPRD,” ujarnya.

Dengan demikian, maka proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi harus diulang kembali sebagaimana disebutkan tim verifikasi Pilwabup Bekasi yang terdiri atas perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri menemukan ketidaksesuaian itu dengan perundang-undangan.

“Maka dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Wabup Bekasi cacat hukum,” sambung Adrianus.

Oleh karena itu pihaknya meminta PTUN Bandung dapat mengabulkan gugatan penggugat serta menyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan Panlih dengan nomor: 11/Panlih/III/2020 tanggal 9 Maret tentang penetapan Cawabup Bekasi.

Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa periode 2017 – 2022 menuai konflik

Diakui Adrianus, banyak temuan yang dianggap tidak sesuai prosedur terkait Pemilihan Wakil Bupati Bekasi. Hal itu juga yang menjadikan Menteri Dalam Negeri mengembalikan dokumen hasil pemilihan Wakil Bupati Bekasi ke Pemprov Jabar dan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tugas tim verifikasi tersebut, yakni mengklarifikasi dan mempertanyakan dokumen yang telah dibuat selama tahapan pemilihan Wakil Bupati Bekasi kepada pihak Bupati Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.

Semenetara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemprov Jabar, Dani Ramdan menerangkan bahwa dalam klarifikasinya, Bupati mengaku belum mengusulkan pemilihan Wakil Bupati lantaran nama yang disampaikan empat partai politik pengusung belum sinkron. Namun, meski tanpa usulan Bupati, panitia pemilihan yang terdiri dari para anggota dewan justru tetap menggelar pemilihan suara.

“Peran Bupati ini kan harusnya menurut peraturan perundang-undangan, usulan pemilihan Wakil Bupati disampaikan parpol ke Bupati, kemudian oleh Bupati disampaikan ke dewan. Tapi Bupati tidak menyampaikan usulan calon Wakil Bupati karena alasannya sampai saat ini pun usulan dari empat parpol belum sinkron dua nama,” kata Dani.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengisian wakil kepala daerah dilakukan melalui usulan dua nama dari Parpol pengusung yang disampaikan ke kepala daerah. Selanjutnya, dua nama itu disampaikan oleh kepala daerah pada dewan.

Saat melakukan verifikasi dengan bupati, kata Ramdan, bupati menyatakan jika empat parpol pengusung (Golkar, PAN, Nasdem dan Hanura) belum menyepakati dua nama kandidat.

Atas dasar beberapa kesalahan yang diambil, maka itulah yang menjadi catatan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemprov Jabar yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. (dn/tim)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *