Share This Story !

BEKASI – Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi terindikasi melanggar peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 2 tahun 2008 dan PP 54 tahun 2017 terkait jumlah pegawai.

Sekretaris Rumah Aspirasi Bekasi Azka Zine menyatakan, PDAM Tirta Patriot telah melanggar Permendagri terkait susunan organisasi Direksi serta karyawan PDAM. Seharusnya, sesuai Permendagri nomor 2 tahun 2007, Direksi PDAM Tirta Patriot berjumlah 1 atau paling banyak 2.

“Direksi PDAM TP berjumlah 1 orang paling banyak 2 sedangkan sekarang kita ketahui direksi ada 3 dengan jumlah pelanggan 33.100 SL, sedangkan karyawan harusnya berbanding 1000 pelanggan 1 karyawan. Berarti PDAM melanggar Permendagri,” tegas Azka, Kamis (4/5/2020).

Azka mendesak, Dirut PDAM Tirta Patriot segera mengumumkan jumlah penambahan pegawai jangan sampai keuangan terserap banyak untuk biaya gaji.

‚ÄúDirut harus transparansi dalam peningkatan jumlah pegawai PDAM Tirta Patriot. Sudah tahu melanggar aturan, anehnya masih mengangkat pegawai tanpa ada seleksi. Saya mencurigai ada indikasi nepotisme, karena jumlah PAD yang diberikan ke daerah lebih kecil dibandingkan biaya gaji pegawai,” kelakarnya.

Sebagai langkah tegas, Azka meminta PDAM Tirta Patriot segera merampingkan Pegawai. Menurutnya, jumlah pegawai di BUMD tersebut telah overload, sehingga membuat kinerja pegawai berkurang dan terjadi pembengkakan keuangan perusahaan.

“Kami minta agar Dirut segera merampingkan pegawai, dengan mengadakan uji kopetensi. Jangan sampai membebani keuangan perusahaan, lebih baik digunakan untuk peningkatan PAD Kota Bekasi,” tandasnya. (yul)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *