Share This Story !

BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mengimbau agar Pemerintah Kota Bekasi memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru ngaji selama terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah Corona.

Menurut Ustuchri, guru honorer dan guru ngaji merupakan segmen sosial yang turut terdampak wabah tersebut. Sehingga, pemerintah memiliki kewajiban memberikan safety net berupa kebutuhan pokok dan lainnya.

“Saya mendorong Pemerintah Kota Bekasi fokus memberikan kesejahteraan bagi semua elemen masyarakat terdampak Corona termasuk guru honorer dan guru ngaji,” ujar Ustuchri, Jumat (10/4/2020).

Sejauh ini, kata politisi yang duduk di Komisi I DPRD Kota Bekasi itu, fokus bantuan dari pemerintah cenderung kepada kelompok masyarakat berpenghasilan harian, seperti pedagang keliling, ojek online maupun UKM. Berikutnya, segmen yang disasar pemerintah adalah karyawan korban PHK atau yang di rumahkan.

“Elemen masyarakat yang sering disebut terdampak cenderung kepada pedagang keliling, ojek online, maupun UKM yang berpenghasilan harian, atau karyawan yang di rumahkan dan beberapa profesi lainnya,” ungkap Ustuchri.

Sementara, guru honorer maupun guru ngaji kerap terabaikan. Padahal menurutnya, guru honorer mengandalkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

“Jangan lupa, guru honorer juga terdampak karena aktivitas dihentikan, walaupun beberapa kegiatan bisa dilakukan secara online. Tapi kita tahu, mereka mengandalkan pemasukan harian lewat les pirvat atau bimbel. Saya kira ini segmen yang juga harus diperhatikan,” terang Ustuchri.

“Selanjutnya guru ngaji di majelis taklim baik di pelosok perkampungan atau dimanapun perlu diperhatikan. Mereka berjasa besar dalam mencerdaskan anak bangsa agar berakhlak baik, serta memompa rohani masyarakat,” tambahnya.

Kendati begitu, langkah pemerintah di semua tingkatan, diakui Ustuchri perlu diapresiasi. Hanya saja ia berpesan, agar tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan.

“Saya mengapresiasi skema safety net Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, terhadap warga terdampak Corona dengan bantuan sembako dan lainnya. Namun demikian, kita berharap bantuan ini tepat sasaran dan data valid yang digunakan, betul-betul bagi warga yang terdampak,” tandasnya. (advertorial)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *