Share This Story !

Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro

BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mengimbau agar penanganan pencegahan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Bekasi dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Choiruman juga meminta agar Wali Kota dan Satuan Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi, transparan dalam kebijakan anggaran serta penggunaannya.

“Kita akan dalami dengan mengundang Wali Kota untuk menjelaskan kebijakan anggaran dalam penanganan Covid-19 ini beserta detail kegiatan, volume, serta besaran anggarannya,” ungkap Choiruman saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2020).

Alokasi anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19, diketahui tidak masuk dalam usulan APBD 2020. Hanya saja, Pemerintah Kota Bekasi memiliki alokasi tersendiri untuk tanggap bencana, yakni Biaya Tak Terduga (BTT) yang dapat digunakan dalam situasi darurat bencana.

Dengan munculnya alokasi anggaran Covid-19 tersebut, DPRD menginginkan agar kebijakan anggaran yang dilakukan eksekutif dapat dilaporkan penggunaannya.

“Tentu ada pergeseran anggaran dari APBD 2020 (murni), yang sudah disempurnakan bersama DPRD dan lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan efekfivitas dan efisiensi anggaran, tanpa mengabaikan prinsip transparansi & akuntabilitasnya,” ujar Choiruman.

Penanganan dan pencegahan Covid-19, dikatakan Choiruman mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Bekasi. Mengingat musibah ini sebagai bencana non alam yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah.

Presiden Jokowi, lanjut Choiruman, menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah agar fokus mencegah penyebaran virus corona dengan mendukung anggaran yang dibutuhkan. Hanya saja, politisi PKS ini meminta agar pos anggaran yang digelontorkan tidak berpusat pada besaran honorarium pejabat yang terlibat dalam Satuan Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi.

“Sebagaimana pesan dari Instruksi Presiden, yaitu memastikan anggaran yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, dan keselamatan warga daripada insentif pejabat,” pungkasnya. (advertorial)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *