Share This Story !

Bekasi, MITRA NEWS – Cerita tentang modus pembuatan laporan kunjungan kerja fiktif oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah banyak diberitakan media massa. Penyebabnya adalah pengawasan yang lemah dan itikad buruk para oknum wakil rakyat yang sudah duduk di kursi parlemen.

Catatan politika.co.id, aksi massa yang menyikapi temuan kasus dugaan reses fiktif telah berlangsung sejak 2016. Kasusnya mencuat pada tahun 2018 setelah pelaporan dari lembaga Anti Corruption Comitte (ACC) Makasar ke Kejati tentang dugaan penyalahgunaan dana reses fiktif anggota DPRD Kota Makasar pada anggaran reses 2015-2016.

Aksi mendesak pengusutan kasus dugaan manipulasi dana reses DPRD Kabupaten Bandung tahun 2015 yang melibatkan Sekwan Kota Bandung

“Penjarakan perampok uang rakyat dan tangkap oknum anggota DPRD yang menggelapkan uang reses”. Tuntutan tersebut disampaikan kelompok masyarakat yang tergabung dalam LSM GARUDA saat menggelar aksi menyikapi temuan BPK RI atas adanya reses fiktif oknum anggota DPRD Sumbawa tahun 2018.

Di Bengkulu, kasus dugaan korupsi dari kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2018 juga mencuat. Potensi kerugian negara akibat reses fiktif saat itu mencapai Rp 1,05 miliar.

Menyikapi maraknya kasus penyalahgunaan dana reses di sejumlah wilayah, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menilai reses sebagai momentum paling berharga dan sangat ditunggu-tunggu. Selain bernilai positif, secara politis juga membantu tugas pokok dan fungsi dewan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

“Melalui reses dewan, penyerapan aspirasi masyarakat terfasilitasi dengan baik dan maksimal,” ungkapnya kepada politika.co.id, Sabtu (02/02/2020).

Budiyanto, anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Reses, merupakan program yang wajib dilakukan oleh semua anggota DPRD guna menjaring dan menampung aspirasi masyarakat. Selain itu reses juga berfungsi sebagai langkah pengawasan.

“Reses ini wajib dilaksanakan dan tidak boleh fiktif karena menggunakan uang rakyat,” ucapnya.

Hingga saat ini, dirinya sudah 2 hari melaksanakan Reses 1 Tahun Sidang 2020 dan berhasil menyerap aspirasi masyarakat yang beragam.

Penyerapan aspirasi melalui Reses itu telah dimulainya sejak Jumat malam (31/01), diawali dari Perumahan Griya Hegar Asri, RW. 09 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat.

Kemudian hari berikutnya mendatangi masyarakat di Perumahan Telaga Pasirraya RT. 05 RW 011 Desa Sukasari Kecamatan Serangbaru.

“Cukup banyak aspirasi yang terserap menyangkut pembangunan Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, seni budaya, olahraga, pendidikan dan perekonomian masyarakat melalui peran Badan Usaha Milik Desa maupun Kelompok Usaha Kecil Menengah”.

“Masyarakat ingin ada perbaikan jalan rusak, bantuan penyertaan modal terhadap Bumdes, penyediaan fasilitas lapangan olahraga, pengembangan destinasi wisata, pembinaan seniman dan budayawan. Nah, keinginan masyarakat yang sudah kita serap akan kita jadikan bahan pelaporan atau catatan reses yang disampaikan ke pemerintah daerah dan kemudian kita kawal agar terealisasi,” ungkap Budiyanto.

Dia memastikan, sebagai anggota dewan yang sekaligus menjadi anggota badan anggaran, dirinya akan berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui APBD Kabupaten Bekasi.

“Kita juga menggenjot pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui usulan dinas ke Bupati untuk disampaikan ke Gubernur ,” ungkapnya.

Sehingga, nantinya bila ada usulan masyarakat yang tidak terakomodir melalui APBD Kabupaten Bekasi, dapat dibantu keuangan melalui APBD Provinsi Jawa Barat. (***)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *