Share This Story !

Bekasi, POLITIKA – Wacana Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja ingin mengangkat kalangan birokrat sebagai Wakil Bupati, mendapat reaksi positif dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi. Eka, dinilai banyak kalangan serius memperkuat pemerintahan dengan menempatkan kalangan birokrat sebagai Wakil Bupati.

Sebagaimana diketahui, tahun ini ada beberapa pejabat eselon II yang akan pensiun. Salah seorang dari mereka disebut-sebut sudah ‘diincar’ Eka. Namun begitu, karena Wakil Bupati adalah jabatan politis, berbagai pihak, termasuk pihak Birokrat menilai langkah Eka untuk mengangkat pejabat (baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif) menjadi Wakil Bupati, cukup berat.

Eka pastinya harus terlebih dulu melakukan lobi-lobi politik agar niatnya mengangkat Wakil Bupati dari kalangan birokrat bisa terlaksana.

Lobi-lobi politik itu, selain dengan partai pengusungnya saat maju di Pilbup 2017 lalu juga harus dilakukan kepada partai pendukungnya.

Belum lama ini, Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengungkapkan isi hatinya berkaitan dengan calon Wakil Bupati Bekasi pendamping dirinya pasca dilantik menjadi Bupati Bekasi, 12 Juni mendatang.

“Dari hati saya inginnya mendapatkan mitra kerja yang bisa menjalankan program Bekasi Baru Bekasi Bersih,” katanya. 

Tidak masalah baginya bila ada campur tangan partai, yang terpenting sosoknya ideal mengerti kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi dan memahami birokrasi ASN.

“Wakil Bupati idealnya bisa menciptakan birokrasi yang bersih di lingkungan ASN. Yah kita liat aja nanti siapa yang jadi pendamping saya sebagai wakil Bupati Bekasi,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Badan Pemenang Pemilihan Umum (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta menyatakan, siapa saja bisa berpeluang dan dipilih menjadi Wakil Bupati Bekasi. 

“Bagaimana pun juga ada mekanisme, dan kita duduk bersama dengan partai koalisi,” ujar Budiarta.

Dalam dinamika politik, lanjutnya, Partai Golkar bisa berkompromi dengan partai koalisi untuk bersama-sama mengusung calon kadidatnya sebagai Wakil Bupati Bekasi.

“Namun karena rekomendasi itu (wakil Bupati Bekasi) keluarnya dari Ketua DPD Golkar, maka harus dibentuk ketua definitif,” ujar dia. 

Karenanya, Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi pengganti Neneng Hasanah Yasin pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tersandung kasus suap Meikarta (Dok:ISTIMEWA)

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Sonhaji mengungkapkan sejumlah nama bakal calon Wakil Bupati Bekasi. Calon Wabup ini nantinya akan segera mendampingi Eka Supria Atmaja pasca dilantik menjadi Bupati Bekasi 12 Juni mendatang.

“Ada beberapa nama yang sudah masuk ke DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Nanti akan kami sampaikan untuk rekan-rekan media,” ucapnya..

Namun, Sonhaji sempat membeberkan nama-nama tersebut ada dari kalangan pengusaha dan birokrat. Beberapa nama yang disebut diantaranya yaitu, Amin Fauzi, Juhandi dan Siti Qomariah.

“Itu aja dulu beberapa namanya. Namun calon yang sering dimunculkan oleh pengurus Golkar yaitu Amin Fauzi dan Juhandi,” katanya..

Untuk diketahui, Amin Fauzi merupakan tokoh partai Golkar Kabupaten Bekasi. Pria yang aktif di KONI Jawa Barat ini kaya pengalaman di bidang birokrasi, kepemudaan dan olahraga.

Sementara, Juhandi saat ini masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjabat Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi.

Adapun Siti Qomariah pernah menjabat Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya. Wanita yang akrab disapa Kokom ini merupakan istri dari H. Mahdi tokoh Golkar Kabupaten Bekasi. (FF)

By Politika

https://youtu.be/ok4Pu43LmVU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *